Diduga Dana Oplah Tahun 2025 Tidak Diterima Petani, Ketua Gapoktan dan Kelompok BP Bagan Punak Pesisir Diminta Transparan

Rokan Hilir – wartariau.online Jumat 19/06/2026.Muncul dugaan penyimpangan pengelolaan dana Optimasi Lahan (Oplah) Tahun 2025 yang dikelola oleh Ketua Gapoktan Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir bersama kelompok BP yang berada di wilayah tersebut.

Sejumlah petani mengaku tidak pernah menerima dana oplah yang disebut-sebut bernilai Rp900 ribu per hektare, meskipun program telah berjalan hingga musim panen berakhir. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, sebelum musim tanam tahun 2025 dilaksanakan rapat bersama di salah satu musholla di Jalan Rintis, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir.

Rapat tersebut membahas program pengelolaan lahan pertanian yang telah dipetakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir seluas sekitar 466 hektare. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Indro, perwakilan DKPP Rohil Zumer, Ketua Gapoktan Iskandar, Ketua BP, serta masyarakat yang memiliki lahan pertanian di wilayah tersebut.

Menurut keterangan masyarakat yang hadir, dalam rapat tersebut para petani diminta untuk membersihkan dan mengolah lahan pertanian mereka agar siap ditanami. Pemerintah, melalui program yang disampaikan saat itu, disebut akan memberikan bantuan berupa bibit, benih, serta dukungan dana oplah untuk membantu pengelolaan lahan pertanian.

Seiring berjalannya program, bantuan bibit dan racun pertanian memang telah dibagikan kepada sebagian petani. 

Namun hingga musim panen tahun 2025 berakhir, banyak petani mengaku tidak pernah menerima dana oplah sebagaimana yang dijanjikan. "Dari hasil konfirmasi kepada sejumlah petani yang memiliki lahan pertanian di Bagan Punak Pesisir, mereka mengaku tidak pernah menerima dana oplah sebesar Rp900 ribu per hektare tersebut," ungkap sumber yang melakukan penelusuran di lapangan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa dana oplah tersebut hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. 

Masyarakat pun mempertanyakan mekanisme penyaluran bantuan serta daftar penerima manfaat yang seharusnya dapat diakses secara terbuka. Masyarakat meminta DKPP Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Gapoktan, serta pengurus BP untuk bersikap transparan dan memberikan penjelasan resmi terkait pengelolaan dana oplah tahun 2025.

Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan seluruh petani yang berhak memperoleh bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak DKPP Rohil, Ketua Gapoktan, maupun pengurus BP disebut belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Pihak-pihak terkait masih belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak tersalurkannya dana oplah kepada sejumlah petani.

 Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan audit dan verifikasi terhadap penyaluran dana oplah tahun 2025 guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran kepada para petani yang berhak menerimanya. Catatan: Berita ini memuat dugaan dan keterangan dari sejumlah petani. Semua pihak yang disebutkan tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.

 Red : Rusli